AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

Akuntansi sebagai alat perencanaan
Peranan akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik pada proses perencanaan dan pengendalian adalah menyediakan informasi keuangan bagi penyusunan rencana aktivitas, yang memberikan informasi sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya kepada berbagai aktivitas yang direncanakan.
Perencanaan yang mempunyai dimensi waktu semakin panjang, maka akutansi manajemen dalam menyediakan informasinya untuk pembuatan rencana sementara. Oleh karena itu, perlu dilakukan kategori perencanaan yang lazim sebagai berikut: (1) Perencanaan jangka panjang, (2) Perencanaan jangka menengah, dan (3) Perencanaan jangka pendek.
Sedangkan, informasi akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:
-    Informasi sifatnya rutin atau ad hoc.
Informasi yang sifatnya rutin diperlukan untuk perencanaan yang reguler, sedangkan informasi yang sifatnya ad hoc diperlukan untuk menghadapi masalah yang sifatnya temporer.
-    Informasi kuantitatif atau kualitatif.
-    Informasi disampaikan melalui saluran formal atau informal.

Pada organisasi sektor publik, saluran informasi lebih banyak bersifat formal karena adanya batasan transparansi dan akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh lembaga publik sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara personal atau hanya melibatkan beberapa orang saja.
Akuntansi sebagai alat pengendalian
Untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efektif, dan efisien, maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif. Pola pengendalian tiap organisasi berbeda-beda tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi. Organisasi bisnis karena sifatnya yang berorientasi pada perolehan laba, maka alat pengendaliannya lebih banyak bertumpu pada mekanisme negosiasi, meskipun hal tersebut bervariasi untuk tiap organisasi dan tingkatan manajemen.
Sementara itu, organisasi sektor publik karena sifatnya yang tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politik yang besar, maka alat pengendaliannya lebih banyak berupa peraturan birokrasi. Terkait dengan pengukuran kinerja, terutama pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, akuntansi manajemen memiliki peran utama dalam pengendalian organisasi yaitu mengkuantifikasikan keseluruhan kinerja utama dalam ukuran moneter.
Peran akuntansi manajemen sektor  publik
Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi:
1.    Perencanaan strategis
Sistem perencanaan yang efektif merupakan persyaratan dalam organisasi sektor publik sehingga akuntansi manajemen merupakan bagian penting sebagai penyedia informasi untuk menjadlankan sistem.
2.    Pemberian informasi biaya
Peran akuntansi manajemen dalam pemberian informasi biaya meliputi penentuan klasifikasi biaya, biaya apa saja yang masuk kategori biaya rutin, dan yang masuk kategori biaya modal, controllable dan uncontrollable, biaya tetap dan variable, dan sebagainya.
3.    Penilaian investasi
Akuntansi manajemen dibutuhkan pada saat organisasi sektor publik hendak melakukan investasi, yaitu untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial. Akuntansi manajemen diperlukan dalam penilaian investasi karena untuk dapat menilai investasi diperlukan identifikasi biaya, risiko, dan manfaat atau keuntungan dari suatu investasi.
4.    Penganggaran
Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Terkait dengan tiga fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi, maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata.
5.    Penentuan biaya pelayanan (cost of service) dan penentuan tarif pelayanan (charging for service)
Penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan merupakan satu rangkaian yang keduanya sama-sama membutuhkan informasi akuntansi. Dengan informasi akuntansi manajemen, sumber-sumber inefisiensi di organisasi dapat dideteksi dan dihilangkan.
6.    Penilaian kinerja
Penilaian merupakan bagian dari sistem pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
Tipe pengendalian
Dapat dikategorikan menjadi tiga  kelompok, yaitu:
1.    Pengendalian preventif. Pada tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan dan perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program.
2.    Pengendalian operasional. Pada tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran.
3.    Pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kunerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.
Struktur pengendalian
Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban. Tujuan dibuatnya pusat pertanggungjawaban adalah:
1.    Sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya.
2.    Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi.
3.    Memfasilitasi terbentuknya goal congruence.
4.    Mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi.
5.    Mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan.
6.    Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi  secara efektif dan efisien.
7.    Sebagai alat pengendalian anggaran.
Pada dasarnya terdapat empat jenis pusat pertanggungjawaban, yaitu:
Pusat biaya, adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Contohnya Departemen Produksi, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum.
Pusat pendapatan, adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Contohnya Dinas Pendapatan Daerah.
Pusat laba, pusat pertanggungjawaban yang menandingkan input dengan output dalam satuan moneter. Contohnya BUMN dan BUMD, objek pariwisata milik Pemda.
Pusat investasi, adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Contohnya Departemen Riset dan Pengembangan.
Proses pengendalian
Pengendalian manajemen meliputi hubungan antara atasan-bawahan. Pengendalian dilakukan mulai dari tingkat atas hingga ke tingkat bawah. Proses ini meliputi tiga aktivitas:
1.    Komunikasi, dimaksudkan agar bawahan bertindak efektif dan mengerti apa yang diharapkan.
2.    Motivasi, bawahan diberi motivasi menyelesaikan tugasnya.
3.    Evaluasi, efisiensi dan efektifitas seorang bawahan melakukan tugas dievaluasi terlebih dahulu oleh atasan.
Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal maupun informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang meliputi: (1) perumusan strategi (strategi formulation), (2) perencanaan strategik (strategic planning), (3) penganggaran, (4) operasional, dan (5) evaluasi kinerja. Saluran komunikasi informal dapat dilakukan melalui komunikasi langsung, pertemuan informal, diskusi, atau melalui metoda management by walking arround.
Sistem pengendalian manajemen dirancang untuk mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi agar dapat berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Pengendalian organisasi dapat berupa aturan dan prosedur birokrasi atau melalui sistem pengendalian dan manajemen informasi yang dirancang secara formal.
Dalam suatu organisasi, setiap orang memiliki tujuan masing-masing. Untuk menyikapi hal itu tersebut perlu adanya suatu jembatan yang mampu mengantarkan organisasi mencapai tujuannya, yaitu tercapainya keselarasan antara individual goal dengan organisation goal. Dalam hal ini, sistem pengendalian manajemen hendaknya dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan adanya goal congruence, yaitu keselarasan antara tujuan organisasi dengan tujuan personal.

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Pengertian dan fungsi penganggaran
Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan dan perencanaan strategik telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat.
Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi:
1.    Aspek perencanaan
2.    Aspek pengendalian
3.    Aspek akuntabilitas publik
Anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan: (1) berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat, (2) berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut.
Anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:
1.    Sebagai alat perencanaan
2.    Alat pengendalian
3.    Alat kebijakan fiskal
4.    Alat politik
5.    Alat koordinasi dan komunikasi
6.    Alat penilaian kinerja
7.    Alat motivasi
8.    Alat menciptakan ruang publik
Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu:
a.    Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan mengingkatkan kualitas hidup masyarakat.
b.    Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumbe daya (scaricity of resources), pilihan (choice), dan trade offs.
c.    Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

Jenis penganggaran
Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu:
a.    Anggaran Operasional
Digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin. Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah.
b.    Anggaran Modal/Investasi
Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.
APBN/APBD
APBN merupakan rencana kegiatan pemerintah yang dinyatakan dalam satuan moneter serta meliputi rencana pengeluaran dan pemenuhan pengeluaran tersebut. Proses penyusunan APBN hingga penetapannya disebut dengan daur ulang anggaran. Daur APBN terdiri atas lima tahap, yaitu: (1) penyusunan Rancangan Anggaran (RUU-APBN) oleh pemerintah kepada DPR, (2) pembahasan dan persetujuan DPR atas RUU-APBN dan penetapan UU APBN, (3) pelaksanaan anggaran dan akuntansi oleh pemerintah, (4) pemeriksaan pelaksanaan anggaran dan akuntansi oleh aparat pengawas fungsional, (5) pembahasan dan persetujuan DPR atas penghitungan anggaran negara. Akuntansi yang ada dalam tahap 4 dan 5 daur tersebut menggunakan sistem double entry dengan basis kas.
APBD merupakan rencana kegiatan Pemda yang dituangkan dalam bentuk rangka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran. Struktur APBD mengalami dua kali perubahan mendasar selama era pra reformasi. Sistem akuntansi yang digunakan dalam mengadministrasikan anggaran di area tersebut adalah stelse kameral (single entry). Di era pasca reformasi, struktur APBD mengalami perubahan mendasar dengan adanya klasifikasi baru, yaitu pembiayaan, yang merupakan alokasi surplus atau sumber penutupan defisit anggaran. Sistem akuntansi yang mendukung struktur tersebut adalah sistem double entry dengan basis kas yang dimodifikasi, yaitu penggunaan basis kas selama tahun anggaran dan penggunaan basis akrual pada akhir tahun anggaran.
ANALISIS INVESTASI PUBLIK
Penentuan kebutuhan Investasi
Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisis yang mendalam sebelum dilakukannya investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masalah transparansi dan kewajaran anggaran.
Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul investasi. Salah satu penggolongannya adalah:
a.    Investasi penggantian, pengeluaran investasi untuk penggantian barang modal mengikuti pola umur manfaat barang modal. Bila umur ekonomi barang modal telah habis, maka perlu pembelian barang modal baru untuk menggantinya.
b.    Investasi penambahan kapasitas, jika suatu barang modal sudah kurang atau tidak efisien lagi, sementara terjadi kenaikan cakupan pelayanan yang harus dilakukan pemerintah, maka pemerintah harus mempertimbangkan untuk melakukan investasi penambahan kapasitas.
c.    Investasi baru, untuk jenis investasi baru, maka pertimbangan mengenai aspek teknis, ekonomi, sosial budaya, dan aspek distribusi harus mendapatkan perhatian yang lebih besar.
Aspek kelayakan investasi
Dalam perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspek yang secara bersama-sama menunjukkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh akibat adanya suatu investasi tersebut. Seluruh aspek harus dipertimbangkan dan dievaluasi dalam setiap tahap perencanaan anggaran dan siklus pelaksanaan, karena aspek-aspek tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan saling mempengaruhi.
a.    Aspek teknis, jika suatu usulan sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas utama untuk ditolak.
b.    Aspek sosial dan budaya, menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat serta mencakup aspek legal dan lingkungan.
c.    Aspek ekonomi dan finansial, meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan.
d.    Aspek distribusi, terkait dengan keadilan dan persamaan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan publik (equity and equality).
Faktor yang mempengaruhi investasi pubik
Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam analisis investasi publik adalah:
1.    Tingkat diskonto yang digunakan
2.    Tingkat inflasi
3.    Risiko dan ketidakpastian
4.    Capital rationing
Teknik penilaian investasi
Pada dasarnya prinsip penilaian investasi sangat sederhana. Terdapat empat langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi, yaitu:
1.    Identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan
Organisasi sektor publik seringkali dihadapkan pada banyak alternatif investasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dianalisis lebih lanjut.
2.    Menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan
Dalam analisis biaya manfaat ini, benefit (manfaat) ditekankan pada semua keunggulan ekonomi dan sosial yang diperoleh, sedangkan untuk cost (biaya) ditekankan pada kelemahan-kelemahan proyek yang dikuantifikasikan dalam bentuk uang.
3.    Menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah
Apabila biaya dan manfaat dari suatu proyek tidak dapat diukur dalam bentuk rupiah, yang dapat dilakukan adalah menghitung nilai manfaat dari proyek secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan analisis efektivitas biaya (cost-effectiveness analysis).
4.    Memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya tinggi
Terdapat beberapa teknik untuk melakukan penilaian investasi. Teknik untuk mengevaluasi investasi dibedakan menjadi dua metode, yaitu: (1) metode penilaian investasi tradisional, dan (2) metode aliran kas yang didiskontokan (doscounted cash flow/DCF).

PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK
Pengukuran kinerja sektor publik
Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system.
Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
Secara umum tujuan sistem pengukuran kinerja adalah:
a.    Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.
b.    Untuk mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
c.    Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence.
d.    Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.
Langkah-langkah pengukuran kinerja dengan value for money
Pengukuran ekonomi
Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif. Pertanyaan sehubungan dengan pengukuran ekonomi adalah:
a.    Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi?
b.    Apakah biaya organisasi lebih besar dari biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?
c.    Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?
Pengukuran efisiensi
Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input.semakin besar output dibandingkan dengan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.
Dalam pengukuran kinerja value for money, efisiensi dapat dibagi menjadi dua: (a) efisiensi alokasi, dan efisiensi teknis atau manajerial. Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal. Efisiensi teknis terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu.
Pengukuran efektivitas
Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan.
Pengukuran outcome
Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan.
Pengukuran kinerja dengan Balance Scorecard
Di dalam balance scrorecard (BSC) terdapat empat perspektif yang dinilai:
1.    Perspektif keuangan (financial)
Memberikan penilaian terhadap target keuangan yang dicapai oleh organisasi dalam mewujudkan visinya.
2.    Perspektif konsumen (customer)
Memberikan penilaian terhadap segmen pasar yang dituju dan tuntutan konsumen beserta tuntutan kebutuhan yang dilayani oleh organisasi dalam upaya untuk mencapai target keuangan tertentu.
3.    Perspektif proses bisnis internal (internal)
Memberikan penilaian gambaran proses yang harus dibangun untuk melayani konsumen dan mencapai target keuangan tertentu.
4.    Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (growth and learn)
Memberikan penilaian yang merupakan pemacu kompetisi personel, prasarana sistem informasi, dan suasana lingkungan kerja yang diperlukan untuk mewujudkan target keuangan, konsumen, dan proses bisnis internal.

AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Teori akuntansi sektor publik
Pengembangan akuntansi sektor publik dilakukan untuk memperbaiki praktik yang saat ini dilakukan. Hal ini terkait dengan upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik yaitu laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan.
Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan terdapat kendala (contrainst) yang dihadapai akuntansi sektor publik dan hambatan tersebut adalah:
1.    Objektivitas
Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen melaporkan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen selama periode waktu tertentu kepada pihak eksternal yang menjadi stakeholder organisasi.
2.    Konsistensi
Konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk  menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara berturut-turut. Tujuanya adalah agar laporan keuangan dapat diperbandingkan kinerjanya dari tahun ke tahun.
3.    Daya banding
Laporan keuangan sektor publik hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi lain yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berati bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.
4.    Tepat waktu
Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
5.    Ekonomis dalam penyajian laporan
Penyajiaan laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut.

6.    Materialitis
Suatu informasi dianggap materialitis apabila mempengaruhi keputusan, atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Penentuan materialitis memang bersifat pertimbangan subjektif.
Teknik akuntansi keuangan
Pada dasarnya terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh organisasi sektor publik untuk memfasilitasi dihasilkannya laporan keuangan. Teknik akuntansi keuangan tersebut adalah: akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi kas, akuntansi akrual, dan akuntansi dana. Masing-masing teknik akuntansi tersebut memilik kelebihan dan kekurangan, dan sebenarnya diantara kelima teknik tersebut tidak bersifat mutually exclusive, artinya, penggunaan salah satu teknik akuntansi tersebut tidak berarti menolak penggunaan teknik yang lain. Teknik akuntansi keuangan yang cukup mudah dan sederhana serta banyak digunakan adalah akuntansi kas. Akan tetapi, seiring dengan adanya reformasi sektor publik, terjadi pula pergeseran dari sistem akuntansi kas menjadi sistem akuntansi akrual atau akrual modifikasi. GASB bahkan merekomendasikan untuk tidak lagi menggunakan akuntansi kas dan menggantinya dengan sistem akuntansi dana.
Laporan keuangan
Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberi informasi yang bertujuan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, dan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan, serta untuk memberi informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja namajerial dan organisasional. Laporan keuangan pemerintah dan laporan keuangan komersial memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi jenis laporan yang dihasilkan, elemen laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan.